Faktabatamnews.com. Dompak-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali mencatatkan capaian dalam penguatan tata kelola pemerintahan setelah meraih penghargaan Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dalam rangkaian Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja Pemprov Kepri dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang proaktif, termasuk kontribusi dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Riau.
Capaian ini memiliki arti strategis untuk Kepulauan Riau. Sebagai provinsi kepulauan sekaligus wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional, penguatan tata kelola pengadaan menjadi bagian penting untuk memastikan belanja pemerintah berjalan efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Rakor UKPBJ 2026 mengusung tema “Pengadaan Tanpa Batas” yang mencerminkan perubahan paradigma pengadaan pemerintah. Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam sambutannya menegaskan, tantangan pengadaan saat ini bukan hanya memastikan proses berjalan sesuai aturan, tetapi bagaimana pemerintah mampu menghasilkan belanja yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Transformasi tersebut, perlu didorong melalui kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap berlandaskan integritas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi” ujarnya.
Salah satu penerapan pengadaan strategis dilakukan melalui konsolidasi paket pengadaan yang mampu menghasilkan efisiensi anggaran secara signifikan. Di tingkat daerah, konsolidasi paket pengadaan juga telah menunjukkan potensi efisiensi sekaligus memperkuat efektivitas belanja pemerintah.
Kepri menjadi salah satu dari lima pemerintah provinsi yang mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota di wilayahnya agar mampu mencapai tingkat kematangan proaktif.
Peran mentoring tersebut menjadi penting mengingat Kepri memiliki tujuh kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas hingga pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam, Bintan dan Tanjungpinang.
Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemprov Kepri untuk terus memperkuat kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
“Terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujar Nyanyang.
Ia berharap capaian di tingkat provinsi dapat diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
“Kita berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga menular kepada tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna di utara sebagai beranda perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah lainnya,” katanya.
Nyanyang menegaskan, penguatan tata kelola pengadaan harus terus dilakukan agar setiap anggaran pemerintah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Ke depan, Pemprov Kepri berkomitmen mendorong UKPBJ tidak hanya berperan sebagai pelaksana proses pengadaan, tetapi berkembang menjadi mitra strategis pimpinan sejak tahap perencanaan, sehingga kebutuhan pemerintah dapat dirancang secara tepat, efisien dan berorientasi pada hasil.
Sumber: MC Kepri
Editor : Redaksi
