Penulis: Raenald Arzan Sitompul
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI
Ada satu hal mendasar yang kerap luput ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa: pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan persoalan martabat manusia, kemandirian bangsa, dan keadilan sosial. Pangan adalah kebutuhan paling mendasar yang menghubungkan kehidupan manusia dengan tanah, air, alam, serta kerja keras para petani. Karena itu, ketika kita membicarakan kedaulatan pangan, sesungguhnya kita sedang membicarakan siapa yang memiliki kendali atas sumber kehidupan dan siapa yang berhak menikmati hasilnya.
Bagi saya, kedaulatan pangan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan negara menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang memadai. Lebih jauh, kedaulatan pangan harus memastikan bahwa masyarakat memiliki kuasa untuk menentukan sistem produksi, mengelola sumber daya, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperoleh akses yang adil terhadap pangan. Negara tidak boleh hanya bangga pada angka produksi, sementara petani sebagai aktor utama justru hidup dalam ketidakpastian, kehilangan lahan, menghadapi keterbatasan akses, dan tidak memperoleh kesejahteraan yang sebanding dengan kontribusinya.
Dalam buku Arus Balik Pemuda: Reposisi Gerakan Menuju Seratus Tahun Cita-Cita Bangsa, Raenald Arzan Sitompul mengajak kita melihat kembali persoalan tanah dan sumber daya sebagai bagian penting dari perjalanan kedaulatan bangsa. Saya menangkap satu pesan mendasar dari pembahasan tersebut yaitu kemerdekaan tidak berhenti pada pengakuan politik, tetapi harus diwujudkan dalam kemampuan rakyat untuk menguasai, mengelola, dan menikmati sumber daya yang menjadi ruang hidupnya.
Pesan ini sangat relevan ketika kita berbicara tentang pangan. Sebab, bagaimana mungkin sebuah bangsa dapat disebut berdaulat apabila tanah pertaniannya semakin rentan terhadap konflik, ruang hidup masyarakat terdesak oleh kepentingan ekonomi, dan para petani yang menjadi penyangga kehidupan justru berada dalam posisi yang tidak menguntungkan? Kedaulatan pangan akan kehilangan maknanya apabila rakyat hanya ditempatkan sebagai konsumen, sementara kendali atas produksi dan distribusi semakin jauh dari tangan masyarakat.
Pangan adalah persoalan kemanusiaan, bukan semata persoalan produksi.
Saya meyakini bahwa ukuran keberhasilan pembangunan pangan tidak boleh berhenti pada seberapa besar hasil panen, seberapa luas lahan produksi, atau seberapa tinggi nilai investasi di sektor pertanian. Kita juga harus bertanya apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah masyarakat kecil mampu membeli pangan yang layak? Apakah distribusi hasil pertanian memberikan keuntungan yang adil bagi produsen? Dan apakah generasi muda masih memiliki masa depan yang menjanjikan ketika memilih menjadi petani?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena di balik setiap bahan pangan yang sampai ke meja makan, terdapat kerja panjang manusia yang sering kali tidak terlihat. Ada petani yang berhadapan dengan perubahan cuaca, biaya produksi, keterbatasan modal, persoalan pupuk, akses pasar, hingga ketidakpastian harga. Mereka memikul risiko besar dalam proses produksi, tetapi tidak selalu memiliki posisi tawar yang kuat ketika hasil panennya diperdagangkan.
Di sinilah spirit ikhtiar kemanusiaan harus hadir. Ikhtiar tidak boleh berhenti sebagai ungkapan moral atau slogan yang terdengar baik dalam forum-forum organisasi. Ikhtiar harus menjadi keberanian untuk menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks kedaulatan pangan, ikhtiar kemanusiaan berarti memastikan bahwa kebijakan, program pembangunan, dan gerakan sosial benar-benar berpihak kepada mereka yang selama ini menjadi fondasi ketahanan pangan bangsa.
Saya juga melihat bahwa persoalan pangan tidak dapat dipisahkan dari persoalan agraria. Tanah bukan sekadar aset ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan nilai investasinya. Bagi petani, tanah adalah sumber penghidupan, ruang produksi, warisan keluarga, sekaligus bagian dari identitas sosial dan kebudayaan. Ketika tanah dirampas atau dialihfungsikan tanpa memperhatikan hak masyarakat, yang hilang bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga keberlanjutan kehidupan komunitas.
Dalam Buku Arus Balik Pemuda menggambarkan bagaimana konflik agraria terus menjadi persoalan serius dan bagaimana masyarakat yang bergantung pada tanah harus menghadapi ketimpangan kekuasaan dalam mempertahankan ruang hidupnya. Pembahasan mengenai konflik agraria tersebut mengingatkan saya bahwa kedaulatan pangan tidak mungkin dibangun di atas ketidakadilan penguasaan tanah. Kita tidak dapat berbicara tentang kemakmuran pertanian apabila petani justru kehilangan akses terhadap sumber produksi utamanya.
Karena itu, reforma agraria dan perlindungan terhadap hak masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar kedaulatan pangan. Negara perlu memastikan bahwa tanah dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya menjadi ruang akumulasi keuntungan bagi segelintir pihak. Keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya merupakan prasyarat agar pembangunan pangan tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.
Keadilan sosial harus hadir dari hulu hingga hilir
Bagi saya, keadilan sosial dalam sektor pangan setidaknya harus terlihat dalam tiga hal. Pertama, keadilan akses terhadap sumber produksi, terutama tanah, air, teknologi, modal, dan sarana pertanian. Kedua, keadilan dalam rantai distribusi dan perdagangan agar petani memperoleh nilai yang layak dari hasil kerjanya dan konsumen tetap dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau. Ketiga, keadilan kesempatan bagi masyarakat desa dan generasi muda untuk terlibat dalam pengembangan sektor pangan dengan dukungan pengetahuan, teknologi, dan akses ekonomi yang memadai.
Kita perlu mengubah cara pandang terhadap pertanian. Pertanian tidak boleh terus-menerus diposisikan sebagai sektor tradisional yang identik dengan keterbatasan dan kemiskinan. Pertanian justru harus menjadi sektor strategis yang menawarkan masa depan, membuka lapangan kerja produktif, mendorong inovasi, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Anak muda harus melihat sektor pangan sebagai ruang pengabdian sekaligus ruang profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kewirausahaan, dan inovasi sosial.
Dalam hal ini, pembahasan Arus Balik Pemuda mengenai kearifan lokal juga memberikan pelajaran penting bahwa pengetahuan masyarakat yang diwariskan lintas generasi bukan sekadar romantisme masa lalu, pengetahuan tersebut dapat menjadi sumber solusi dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Pengalaman masyarakat dalam membaca musim, menjaga kesuburan tanah, mengelola air, memilih varietas tanaman, serta mempertahankan praktik pertanian lokal merupakan modal penting yang tidak boleh disingkirkan oleh pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada efisiensi jangka pendek.
Saya percaya, modernisasi pertanian tidak harus menghapus kearifan lokal. Justru keduanya perlu dipertemukan. Teknologi dapat meningkatkan produktivitas, sementara pengetahuan lokal membantu menjaga kesesuaian praktik pertanian dengan karakter lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan pangan tidak hanya mengejar peningkatan hasil produksi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya.
Di sinilah pentingnya membangun ekosistem pangan yang berangkat dari kekuatan masyarakat sendiri. Koperasi petani, kelembagaan ekonomi desa, pengolahan hasil pertanian, penguatan rantai pasok lokal, serta perlindungan produk pangan khas daerah perlu diperkuat. Petani tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar dinikmati oleh pihak lain. Mereka harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengolahan, pemasaran, dan pengembangan produk agar manfaat ekonomi dapat kembali kepada komunitas produsen.
HMI dan tanggung jawab moral kaum intelektual
Sebagai bagian dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam, saya memandang persoalan kedaulatan pangan sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai perjuangan HMI. Spirit keislaman dan keindonesiaan tidak seharusnya berhenti pada diskursus ideologis, tetapi harus diterjemahkan menjadi keberpihakan terhadap persoalan konkret masyarakat. Kader HMI harus mampu membaca persoalan pangan bukan hanya sebagai isu ekonomi, melainkan sebagai persoalan kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab kebangsaan.
Spirit ikhtiar kemanusiaan menuntut kader untuk hadir di tengah masyarakat, memahami persoalan petani, mendengarkan kebutuhan desa, dan ikut membangun solusi. Sementara itu, keadilan sosial menuntut keberanian untuk mengkritisi struktur yang menyebabkan ketimpangan, memperjuangkan hak masyarakat, serta mendorong kebijakan yang memberikan manfaat secara lebih merata.
Saya tidak ingin HMI hanya menjadi organisasi yang ramai membicarakan perubahan, tetapi minim keterlibatan dalam proses perubahan itu sendiri. Kader harus memiliki kapasitas keilmuan untuk memahami persoalan pertanian, kemampuan organisatoris untuk membangun kolaborasi, serta keberanian moral untuk mengawal kebijakan publik. Kita membutuhkan kader yang tidak hanya mampu menyampaikan kritik, tetapi juga sanggup menawarkan gagasan, merancang program, membangun kelembagaan, dan memastikan gagasan tersebut memberi dampak bagi masyarakat.
Kedaulatan pangan dapat menjadi salah satu medan perjuangan intelektual dan sosial HMI. Melalui riset, advokasi kebijakan, pendampingan masyarakat, penguatan kewirausahaan sosial, hingga kolaborasi dengan petani dan komunitas desa, HMI dapat mengambil peran yang lebih konkret. Kampus harus menjadi ruang produksi pengetahuan yang terhubung dengan kebutuhan masyarakat, bukan ruang akademik yang terpisah dari realitas kehidupan.
Pada akhirnya, saya meyakini bahwa kedaulatan pangan adalah bagian dari ikhtiar panjang untuk memuliakan manusia dan menegakkan keadilan sosial.
Bangsa yang berdaulat bukan hanya bangsa yang mampu menghasilkan pangan, melainkan bangsa yang memastikan tidak ada petani yang kehilangan ruang hidupnya, tidak ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pangan yang layak, dan tidak ada generasi muda yang kehilangan masa depan karena sektor pertanian tidak memberikan harapan.
Kita perlu mengembalikan orientasi pembangunan pangan kepada manusia. Produksi harus meningkat, tetapi kesejahteraan petani juga harus tumbuh. Teknologi harus berkembang, tetapi lingkungan tetap harus dijaga. Investasi boleh masuk, tetapi hak masyarakat tidak boleh dikorbankan. Negara harus kuat, tetapi kekuatan itu harus tercermin dari kemampuannya melindungi rakyat dan memastikan sumber daya dikelola untuk kepentingan bersama.
Bagi saya, inilah makna kedaulatan pangan melalui spirit ikhtiar kemanusiaan dan keadilan sosial dimana sebuah perjuangan untuk memastikan bahwa tanah tetap menjadi sumber kehidupan, pangan menjadi hak yang dapat dijangkau semua orang, dan petani memperoleh penghormatan serta kesejahteraan yang layak.
Sebab, pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan hanya tentang bagaimana bangsa ini mampu memberi makan dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana bangsa ini memperlakukan manusia yang bekerja untuk menghidupinya.
Yakin Usaha Sampai
Raenald Arzan Sitompul
