Faktabatamnews.com. Jakarta-Pengurus Besar Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (PB SEPMI) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap fenomena perundungan (bullying) terhadap anak yang semakin memprihatinkan, baik di lingkungan pendidikan, kehidupan sosial, maupun ruang digital.
Sekretaris Jenderal PB SEPMI, Reza Firdaus, menilai bahwa perundungan terhadap anak bukan lagi persoalan sederhana yang dapat dianggap sebagai candaan, perbedaan pendapat, ataupun konsekuensi dari kehidupan di media sosial. Perundungan merupakan persoalan serius yang menyangkut perlindungan hak anak, kesehatan psikologis, serta masa depan generasi bangsa.
Berdasarkan laporan akhir tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2025, tercatat sebanyak 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 anak sebagai korban. Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan anak masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan perhatian dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan.
“Angka tersebut harus menjadi alarm bagi kita semua. Ada ribuan anak yang hak-haknya membutuhkan perhatian dan perlindungan. Kita tidak boleh menunggu sampai seorang anak mengalami luka yang lebih dalam, kehilangan kepercayaan dirinya, atau bahkan kehilangan masa depannya akibat perundungan,” ujar Reza Firdaus.
Reza juga menyoroti peristiwa perundungan di ruang digital yang belakangan turut menyeret anak dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, apa pun perbedaan pandangan politik dan dinamika yang terjadi di antara orang dewasa, anak tidak boleh ditempatkan sebagai sasaran serangan.
Ia menyampaikan bahwa persoalan yang dialami Sufmi Dasco Ahmad sebagai orang tua patut mendapatkan empati dan perhatian. Seorang anak tidak semestinya harus mempertanggungjawabkan jabatan, pilihan, maupun aktivitas politik orang tuanya.
“Ketika seorang anak harus bertanya kepada orang tuanya, apa kesalahan dirinya hingga ikut menjadi sasaran perundungan, maka kita perlu melakukan refleksi bersama. Jangan sampai ruang demokrasi yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan justru berubah menjadi ruang yang membenarkan penghinaan dan serangan terhadap keluarga, terlebih terhadap anak-anak,” tegasnya.
Menurut Reza, sikap Sufmi Dasco Ahmad yang memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan mendorong penguatan regulasi perlindungan anak merupakan langkah yang patut diapresiasi. Terlebih, persoalan ini tidak hanya menyangkut pengalaman satu keluarga, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan anak secara lebih menyeluruh.
PB SEPMI memandang bahwa komitmen untuk mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan penguatan sistem perlindungan anak harus mendapatkan dukungan serta pengawalan bersama. Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan dalam kebijakan yang mampu memberikan perlindungan nyata bagi seluruh anak Indonesia.
Di sisi lain, Reza mengingatkan agar perhatian terhadap kasus ini tidak hanya berhenti karena korban berasal dari keluarga pejabat publik. Masih banyak anak dari keluarga sederhana yang mengalami perundungan di sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun media sosial, tetapi tidak memiliki akses dan keberanian yang cukup untuk menyuarakan penderitaannya.
“Jangan sampai perlindungan terhadap anak hanya mendapatkan perhatian besar ketika korbannya merupakan anak seorang pejabat. Anak dari keluarga biasa, anak dari masyarakat kecil, dan anak-anak yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Negara harus hadir tanpa membedakan siapa orang tua mereka,” tambah Reza.
Atas dasar tersebut, PB SEPMI mendorong pemerintah, DPR RI, KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanganan perundungan. Penguatan literasi digital, pendampingan psikologis korban, mekanisme pelaporan yang aman, serta penegakan hukum yang berkeadilan harus menjadi bagian dari agenda perlindungan anak nasional.
PB SEPMI juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan kebiasaan menyeret anak dan keluarga ke dalam konflik politik orang dewasa. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi menjadikan anak sebagai sasaran penghinaan bukanlah bentuk keberanian dalam berdemokrasi.
“Demokrasi harus tumbuh dengan kedewasaan. Kita boleh berbeda pilihan, berbeda pandangan, bahkan berseberangan dalam kepentingan politik. Namun, ada batas kemanusiaan yang tidak boleh kita langgar. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari pertarungan orang dewasa,” tutup Reza Firdaus.
PB SEPMI menegaskan bahwa setiap anak berhak tumbuh, belajar, berekspresi, dan menjalani kehidupannya tanpa rasa takut terhadap perundungan. Melindungi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, melainkan tanggung jawab bersama sebagai bangsa.
Reza Firdaus
Sekretaris Jenderal
Pengurus Besar Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (PB SEPMI)























