FaktaBatamNews.com, Batam-Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026).
Rakor dipimpin langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, Sekretaris Daerah Firmansyah, serta pejabat di lingkungan Pemko Batam. Hadir sebagai narasumber, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, bersama jajaran tim Satgas Korsup Wilayah I.
Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi yang terus dilakukan KPK. Menurutnya, kehadiran KPK menjadi penguat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama bagi Batam yang memiliki karakter sebagai daerah tujuan investasi.
Ia menjelaskan, struktur kepemimpinan yang terintegrasi, di mana Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga menjabat sebagai ex-officio Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, menjadi peluang strategis untuk menyelaraskan kebijakan, khususnya dalam pelayanan perizinan dan pengelolaan lahan.
“Ini momentum untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Amsakar juga memaparkan capaian Pemko Batam dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK yang mencapai nilai 94,21 pada 2025. Meski demikian, ia menegaskan capaian tersebut bukan tujuan akhir.
“Pada 2026, kami fokus pada peningkatan kualitas implementasi, mulai dari transparansi pengadaan barang dan jasa, optimalisasi aset, hingga penguatan peran APIP sebagai sistem peringatan dini,” katanya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah I KPK RI Agung Yudha Wibowo menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan Batam. Ia menilai Batam memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional.
“Batam seharusnya bisa bersaing langsung dengan Singapura. Ini bukan hal yang mustahil, selama ada komitmen bersama untuk terus memperbaiki tata kelola,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus mendorong upaya pencegahan dan penindakan korupsi di daerah, termasuk memberikan dukungan teknis kepada aparat penegak hukum.
“Kami hadir untuk memastikan proses berjalan optimal dan mencegah terjadinya hambatan dalam penanganan perkara,” tambahnya.
Rakor yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut diisi dengan diskusi interaktif antara KPK dan jajaran Pemko Batam, serta melibatkan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BP Batam.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan Batam semakin mampu memperkuat kepercayaan publik dan investor, sekaligus menjadi kawasan investasi yang berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun global.
