FaktaBatamNews.com, Batam- Ketidakhadiran Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, dan Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana, minggu lalu dalam merespons langsung keluhan warga terkait gangguan pelayanan air minum di Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, menuai pertanyaan publik.
Di tengah memanasnya persoalan distribusi air perpipaan dan bantuan air tangki, justru Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi BP Batam, Denny Tondano, yang turun ke lapangan menemui warga di Batu Merah.
Kehadiran kedua pejabat tersebut terjadi pada Sabtu (14/02/2026), saat warga Batu Merah melakukan aksi orasi kecil karena permasalahan air di wilayahnya.
Kapolsek Batu Ampar, Kompol Amru Abdullah, membenarkan peristiwa tersebut.
“Yang di Batu Merah kemarin, sempat bergejolak dan sempat mau melakukan aksi demo di depan kantor BP Batam,” ujarnya, Senin (16/02).
Namun, warga di sana meminta pejabat BP Batam, untuk turun menemui warga. Lalu turunlah Deny Tondano dan Mouris Limanto, memberi penjelasan kepada warga.
“Warga meminta agar dipertemukan dengan pejabat BP Batam. Kemudian para pejabat BP Batam turun ke lapangan setelah diminta warga mendengar keluhan warga terkait persoalan air, dengan dijembatani melalui Polsek Batu Ampar,” ujar Amru.
Ia menambahkan, perselisihan tersebut telah diselesaikan dan pendistribusian air tangki kembali berjalan. “Perselisihan kecil yang terjadi di situ sudah di-clear-lah dan pendistribusian masih berlangsung hingga saat ini dengan aman,” katanya.
Deputi Pelayanan Umum dan Direktur SPAM BP Batam Absen Saat Warga Batu Merah Gelar Aksi
Batam-Personel kepolisian membantu mobil tangki air yang menyuplai air bersih ke warga di Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, pada Senin (16/02/2026). (F: Dok. Polsek Batu Ampar)
Namun, ketika dikonfirmasi mengapa pejabat yang tidak secara langsung membidangi SPAM yang turun menangani persoalan tersebut, Amru menyatakan hal itu bukan kewenangannya untuk menjelaskan.
“Terkait direktur apa yang turun, saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi, karena itu bukan ranah saya,” ujarnya.
Denny Tondano sendiri diketahui merupakan mantan Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam periode 2023–2025, sementara Mouris Limanto menjabat Deputi Bidang Infrastruktur sejak 2025.
Ketidakhadiran Ariastuty Sirait sebagai Deputi Bidang Umum yang membawahi pengelolaan SPAM, serta Iyus Rusmana sebagai Direktur SPAM aktif, memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Isu yang berkembang menyebutkan keduanya diduga mendapat teguran dari pimpinan BP Batam terkait penanganan distribusi air tangki yang dinilai belum optimal.
Bahkan, beredar kabar adanya evaluasi internal hingga kemungkinan pergantian pejabat di sektor pelayanan air minum ditengah kabar akan adanya perombakan kabinet BP Batam penambahan sejumlah direktorat merespons PP 25 tahun 2025 dan PP 28/2025 serta PP 47/2025 tentang KPBPB Batam.
Direktur SPAM Fasling Dijabat Plh
Sementara itu, informasi diperoleh media ini, Direktur SPAM Fasling sempat dijabat Tumirah sebagai Pelaksana Harian (Plh). Ia bawahan Iyus dan masih menjabat sebagai Wakil Direktur Pengelolaan Air Minum.
Belum diketahui secara pasti, apakah Direktur SPAM Fasling masih dijabat Plh, konfirmasi telah dikirimkan ke Ariastuty Sirait serta Kabiro Umum BP Batam, M Taofan terkait Direktur SpaM Fasling dijabat Plh. Namun hingga berita ini diterbitkan keduanya belum merespons.
Apalagi setelah dibentuk Task Force penataan ulang konsesi dengan PT Moya dan pembenahan masalah lain.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari BP Batam terkait isu tersebut.
Aksi warga di Batu Merah ini mencuat hanya dua pekan setelah Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan dalam Rapat Kerja Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranja) Tahun 2027 pada 4 Februari 2026 bahwa dirinya tidak ingin lagi mendengar isu air bersih di tahun 2026.
Namun, krisis pelayanan air kembali memanas di Kecamatan Batu Ampar, memicu keresahan warga pelanggan yang selama ini mengandalkan distribusi air perpipaan sebagai hak dasar layanan publik
