FaktaBatamNews.com, Kota Banjar-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar kebijakan nasional kini menghadapi diskursus kritis di tingkat lokal. Sandi Mardiana Putra, aktivis dari Kota Banjar, melontarkan kritik fundamental terhadap struktur program tersebut.
Dengan terminologi provokatif “Maling Berkedok Gizi”, Sandi membedah adanya diskrepansi antara tujuan normatif kesejahteraan dengan realitas teknokratis di lapangan.
Analisis Sandi berfokus pada tiga dimensi kegagalan sistemik yang berpotensi mendelegitimasi keberhasilan program:
1. Fragilitas Tata Kelola dan Risiko Rent-Seeking
Sandi menyoroti bahwa besarnya alokasi anggaran MBG menciptakan insentif bagi perilaku perburuan rente (rent-seeking behavior). Dalam perspektif ini, rantai pasok yang panjang dan kompleks membuka celah bagi:
Asimetri Informasi: Ketidakjelasan standar harga satuan (SST) yang memungkinkan terjadinya inflasi harga oleh pihak ketiga.
Moral Hazard: Risiko penurunan kualitas komoditas pangan demi mengejar margin keuntungan, yang secara langsung merugikan target nutrisi peserta didik.
2. Marginalisasi Ekonomi Domestik melalui Corporate Farming
Kritik kedua menyasar pada model logistik. Sandi berargumen bahwa tanpa regulasi yang mewajibkan penyerapan komoditas dari petani lokal Kota Banjar, program ini justru akan memicu:
Ketimpangan Distribusi Nilai Tambah: Keuntungan ekonomi cenderung terakumulasi pada korporasi penyedia jasa logistik skala besar (agregator nasional).
Erosi Ekonomi Mikro: Kegagalan mengintegrasikan UMKM dan sektor pertanian lokal dalam ekosistem MBG dapat mematikan sirkulasi ekonomi di daerah, menciptakan ketergantungan pada pasokan eksternal.
3. Politisasi Kebijakan dan Defisit Akuntabilitas Gizi
Sandi memandang adanya potensi komodifikasi kebijakan, di mana program gizi digunakan sebagai instrumen pencitraan politik (political branding) tanpa dibarengi dengan instrumen pengawasan yang ketat.
Kuantitas vs Kualitas: Terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah lebih mengejar angka capaian partisipasi (output) dibandingkan dampak kesehatan jangka panjang (outcome).
Defisit Pengawasan Masyarakat: Istilah “Maling” yang digunakan Sandi merujuk pada “pencurian” potensi sumber daya publik akibat sistem pengawasan yang tidak inklusif dan tertutup dari partisipasi publik secara langsung.
Kesimpulan dan Rekomendasi Akademis
Secara teoretis, Sandi Mardiana Putra menekankan bahwa tanpa adanya transparansi radikal dan decentralized procurement (pengadaan terdesentralisasi), MBG berisiko menjadi skandal maladministrasi besar.
Ia menuntut adanya sistem audit independen yang melibatkan elemen sipil di Kota Banjar untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bertransformasi menjadi kalori dan protein berkualitas bagi generasi mendatang.
