Faktabatamnews.com. Dompak-Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri ini disejalankan dengan peluncuran website TPAKD Kepri melalui laman tpakdkepri.id. Website tersebut menjadi sarana informasi dan publikasi terpadu sekaligus memudahkan masyarakat serta pelaku UMKM memperoleh informasi mengenai berbagai program, layanan, dan akses pembiayaan di sektor keuangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengajak seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Kepri untuk memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti berbagai indikator perkembangan ekonomi dan akses keuangan yang telah dipaparkan OJK.
Ia meminta agar setiap daerah mencermati data dan indikator yang masih perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan secara bersama.
“Saya minta kepala daerah kabupaten dan kota mencermati data-data yang disampaikan Kepala OJK. Kita sudah dibekali indikator mana saja yang perlu diperbaiki di masing-masing daerah. Ini harus kita dorong bersama,” ujar Ansar.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad mengajak seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Kepri untuk memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti berbagai indikator perkembangan ekonomi dan akses keuangan yang telah dipaparkan OJK.
Untuk memastikan koordinasi berjalan optimal, Ansar menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri bersama Biro Perekonomian agar mengoordinasikan upaya peningkatan berbagai indikator makroekonomi, termasuk indikator sektor keuangan.
“Saya tugaskan Ibu Sekda bersama Biro Perekonomian untuk mengoordinasikan hal ini. Indikator-indikator makroekonomi, termasuk sektor keuangan, harus terus kita kejar dan tingkatkan,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten dan kota, khususnya jajaran TPAKD Provinsi Kepri dan TPAKD kabupaten/kota yang selama ini terus bekerja serta membangun koordinasi dengan baik.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan dapat terus diperkuat untuk menghasilkan berbagai terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kepada Kepala OJK, jangan ragu-ragu. Mari kita bersama-sama menghasilkan karya-karya terbaik untuk Kepulauan Riau,” ajaknya.
Ansar turut menyoroti peran lembaga perbankan dan jasa keuangan yang terus melakukan berbagai inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dan melakukan transaksi keuangan.
Menurutnya, kemudahan akses keuangan harus terus diperluas, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini menjadi salah satu penopang penting perekonomian daerah maupun nasional.
Ia menegaskan bahwa UMKM harus selalu menjadi perhatian bersama. Pengalaman menghadapi berbagai gejolak ekonomi pada masa lalu menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki daya tahan dan mampu menjadi salah satu penyelamat perekonomian nasional.
Gubernur juga mengapresiasi perkembangan indikator makroekonomi dan sosial Provinsi Kepri yang terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, berbagai indikator yang masih belum optimal harus tetap dibenahi melalui intervensi dan kebijakan yang tepat.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya memaparkan bahwa penguatan akses keuangan merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menyampaikan, kebutuhan investasi untuk mendorong capaian pertumbuhan ekonomi inklusif selama periode 2025–2029 diproyeksikan mencapai Rp47.573,45 triliun, atau rata-rata Rp9.514,69 triliun per tahun. Pembiayaan investasi tersebut bersumber dari pemerintah, BUMN, serta sektor swasta dan masyarakat.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, arah kebijakan sektor keuangan difokuskan pada tiga hal, yakni penguatan pilar sektor perbankan, penguatan sektor keuangan nonbank, serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
Sinar juga mengungkapkan bahwa Provinsi Kepri mencatatkan capaian positif dalam literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, indeks literasi keuangan Kepri mencapai 78 persen, berada di atas angka nasional sebesar 69 persen dan masuk lima besar nasional.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan Kepri mencapai 98,43 persen dan menempati peringkat ketiga nasional. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan penguatan literasi dan akses layanan keuangan di tingkat provinsi.
Dari sisi kabupaten dan kota, capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menunjukkan perkembangan yang beragam. Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang telah masuk kategori unggul. Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna berada dalam kategori hampir unggul, sedangkan Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas masih berada pada kategori berkembang.
Lebih lanjut, Sinar menyampaikan bahwa TPAKD Provinsi Kepri beserta seluruh TPAKD kabupaten/kota telah dikukuhkan dan terus menjalankan berbagai program yang selaras dengan Asta Cita pemerintah.
Pada 2025, TPAKD Kepri berhasil masuk sebagai nominasi TPAKD terbaik wilayah Sumatera. Kemudian pada 2026, TPAKD Kepri kembali mencatatkan prestasi dengan menerima penghargaan sebagai finalis KEJAR Awards.
Peluncuran website tpakdkepri.id diharapkan semakin memperkuat keterbukaan informasi, koordinasi, dan publikasi program TPAKD. Kehadiran platform digital ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi mengenai layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Direktorat Inklusi Keuangan OJK Rony Ukurta Barus, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, para bupati dan wali kota se-Kepri atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepri Budiman, Plt. Kepala BPS Provinsi Kepri Donny Cahyo Wibowo, Asisten Direktur Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPwBI Provinsi Kepri Husni Naparin, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, pimpinan perguruan tinggi, lembaga jasa keuangan, serta kepala dan ketua asosiasi. (Red)
