Faktabatamnews.com. Kota Tanjungpinang-Pemerintah Kota Tanjungpinang memperkuat sinergi dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjungpinang dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam mendukung implementasi Program PERINTIS 10 Hari (Peralihan Hak Terintegrasi), sebagai upaya mempercepat proses pelayanan peralihan hak atas tanah sekaligus memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi dan pembahasan implementasi Program PERINTIS 10 Hari yang dilaksanakan di Hotel CK Tanjungpinang Hotel & Convention Center, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membahas kesiapan dan pembagian peran masing-masing instansi dalam mendukung pelaksanaan program yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut.
Kegiatan dihadiri Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang Said Alvie, S.E., Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Sri Dewi Marlina Putri, S.H., M.H., M.Kn., serta Ketua IPPAT Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.H. Turut hadir jajaran BPPRD, di antaranya Kepala Bidang Penetapan Balqis Rizky Ananda, S.STP., M.M., Kepala Bidang Penagihan Mulyadi, S.Kom., M.H., serta unsur teknis dan peserta terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang Said Alvie menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung penuh pelaksanaan program tersebut sebagai langkah untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Menurutnya, BPPRD memiliki peran penting dalam mendukung percepatan proses peralihan hak atas tanah, khususnya melalui penelitian dan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Program PERINTIS 10 Hari ini merupakan langkah strategis untuk membangun pelayanan pertanahan yang lebih efektif dan terintegrasi. Dari sisi BPPRD, kami siap mendukung melalui percepatan proses penelitian dan verifikasi BPHTB dengan target maksimal tiga hari kerja, sepanjang dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap,” ungkap Said.
Ia menjelaskan, tahapan pelayanan BPHTB meliputi penerimaan permohonan, verifikasi kelengkapan administrasi, identifikasi kesesuaian data subjek dan objek pajak, penelitian Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), penghitungan BPHTB, pembayaran oleh wajib pajak, hingga validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, percepatan pelayanan harus tetap mengedepankan ketelitian dalam penelitian, tertib administrasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan daerah.
“Kami memahami bahwa dalam praktiknya terdapat transaksi yang melibatkan fasilitas perbankan, khususnya yang masih menunggu proses akad kredit. Karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman mengenai penghitungan waktu pelayanan pada setiap tahapan. Jangan sampai waktu tunggu yang berada di luar kendali instansi pelaksana justru menjadi hambatan dalam mengukur kinerja pelayanan,” jelasnya.
Dalam skema Program PERINTIS 10 Hari, target waktu pelayanan dibagi menjadi tiga tahapan utama. Pertama, maksimal tiga hari kerja untuk proses penelitian dan pelayanan BPHTB oleh BPPRD. Kedua, maksimal dua hari kerja untuk proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT/IPPAT setelah pembayaran dan kesiapan transaksi terpenuhi. Ketiga, maksimal lima hari kerja untuk proses peralihan hak di Kantor Pertanahan setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap.
Pembagian tahapan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterpaduan proses pelayanan antara BPPRD, PPAT/IPPAT, dan Kantor Pertanahan sehingga proses peralihan hak atas tanah dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.
BPPRD Kota Tanjungpinang juga berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan PPAT/IPPAT dan Kantor Pertanahan, terutama terkait kesesuaian data perpajakan, penyelesaian kendala administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan BPHTB.
Melalui dukungan terhadap Program PERINTIS 10 Hari, Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap pelayanan pertanahan semakin mudah, cepat, dan transparan. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, upaya ini juga diharapkan dapat mendorong tertib administrasi perpajakan daerah serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Prinsip kami, percepatan pelayanan bukan berarti mengurangi ketelitian. Kita ingin proses yang lebih cepat, tetapi tetap tertib administrasi, taat pajak, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. BPPRD siap bersinergi bersama BPN dan IPPAT untuk mewujudkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat Kota Tanjungpinang,” tutup Said. (Red)
