Faktabatamnews.com. Dompak- Gubernur Ansar Ahmad didampingi sejumlah kepala daerah dan kepala OPD di Kepulauan Riau melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Menara Bahari I Lantai 7, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).
Dalam pertemuan dibahas berbagai langkah strategis penguatan sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Riau, mulai dari percepatan pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih hingga pengembangan kawasan pesisir sebagai bagian dari implementasi program ekonomi biru.
Membersamai Gubernur Ansar di antaranya Bupati Natuna Cen Sui Lan, Bupati Karimun Iskandarsyah, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Rudi Atmadjianto, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kepri Dody, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Said Sudrajat, serta Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepri Sentot Faisal.
Gubernur Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen dalam mendukung program nasional pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih. Ia menjelaskan, Kepri ditargetkan membangun koperasi nelayan di 100 titik kawasan perairan.
“Sebagai bentuk keseriusan, saat ini tiga titik telah selesai dibangun dan satu titik di Kabupaten Natuna sedang dalam proses pembangunan. Kami juga mengusulkan penambahan 18 titik prioritas agar manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat pesisir dan nelayan,” ujar Ansar.
Menteri Trenggono dalam kesempatan ini mengapresiasi komitmen dan langkah cepat Pemprov Kepri dalam menyiapkan data dukung serta usulan strategis dalam mendukung pembangunan KNMP.
Selain itu, Gubernur Ansar juga meminta dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan survei terhadap 82 titik kawasan pesisir di Kepulauan Riau. Survei topografi tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi kebutuhan infrastruktur pendukung di wilayah pesisir.
“Kami berharap survei lapangan ini dapat segera dilaksanakan sehingga berbagai kebutuhan pengembangan kawasan pesisir dapat dipetakan secara komprehensif dan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan sektor kelautan di Kepri,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan apresiasi atas komitmen dan langkah cepat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan berbagai data pendukung serta usulan strategis untuk mendukung pembangunan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Menurut Trenggono, Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi maritim terbesar di Indonesia dan menjadi wilayah prioritas dalam implementasi program Ekonomi Biru yang tengah dijalankan pemerintah pusat.
“Kepri memiliki posisi yang sangat strategis dengan wilayah perairan yang sangat luas. Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk mengoptimalkan seluruh potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Trenggono.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor kelautan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan di daerah agar potensi yang dimiliki mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai program strategis nasional.
Turut mendampingi Menteri Sakti Wahyu Trenggono di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Artha, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, Tenaga Ahli Menteri Muhammad Abdi, Kepala Biro Perencanaan Rudi Alex, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Teguh, Plt. Kepala Pusat Kajian Strategis Syamdidi, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Ridwan Mulyana, Direktur Pelabuhan Perikanan Imas Masriah, serta Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Adi Candra.
Sumber: MC KEPRI
Redaksi: Adhyca HW
