FaktaBatamNews.com, Natuna- Pemerintah Kabupaten Natuna melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat 2026.
Pengawasan dilakukan sejak tahap awal melalui entry meeting sekaligus uji petik calon siswa dari keluarga rentan.
Tim BPKP melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi sosial ekonomi calon penerima. Pemeriksaan lapangan dimaksudkan memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan mengatakan pengawasan sejak awal penting agar program tidak melenceng dari tujuan.
“Program ini harus tepat sasaran. Karena itu kita verifikasi bersama BPKP agar penerima benar-benar anak dari keluarga rentan,” tegasnya di kantor Bupati Natuna, Rabu (10/2).
Dalam pertemuan tersebut, Cen menegaskan agar seluruh organisasi perangkat daerah terkait memberi dukungan penuh, baik dari pendapingan administrasi maupun teknis.
Pemerintah daerah sambung Cen, menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendampingan BPKP juga diharapkan dapat memperbaiki sistem pengendalian internal pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Inspektorat Kabupaten Natuna Gani, Kepala Dinas Sosial Puryanti, serta Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial. Dari BPKP hadir Ketua Tim Indra bersama anggota tim Aldi.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga membahas distribusi pupuk bagi petani. Pemkab Natuna ingin memastikan penyaluran bantuan pertanian berlangsung tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Melalui pengawasan sejak tahap awal, pemerintah berharap akuntabilitas program meningkat, baik di sektor pendidikan maupun pertanian, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat penerima manfaat.
