Faktabatamnews.com. Bandung-Dinamika ruang publik kembali diwarnai polemik yang menyeret nama tokoh nasional Jusuf Kalla. Di tengah derasnya arus informasi digital, Pimpinan Wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PW PRIMA DMI) Jawa Barat Masa Khidmat 2026–2030 memilih mengambil sikap tegas: melawan apa yang mereka nilai sebagai gelombang fitnah yang tidak berdasar. Pada hari Jumat (24/4/2026).
Ketua Umum PW PRIMA DMI Jawa Barat, Romadhoni, menilai tuduhan penistaan agama yang diarahkan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) tersebut sebagai bentuk manipulasi informasi yang berbahaya. Ia merujuk pada potongan video ceramah di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang dinilai telah dipelintir keluar dari konteks aslinya.
“Yang disampaikan Ayahanda Jusuf Kalla adalah analisis akademis-historis, bukan doktrin keagamaan. Namun narasi yang beredar justru dipotong untuk menciptakan kegaduhan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Bandung, Jumat (24/4/2026).
Dalam perspektif organisasi, fenomena ini bukan sekadar kesalahan persepsi, melainkan bagian dari pola yang lebih luas: upaya sistematis mendiskreditkan tokoh publik. Romadhoni menyebutnya sebagai bentuk character assassination yang dapat merusak tatanan kepercayaan publik jika tidak dilawan dengan narasi yang objektif dan bertanggung jawab.
Melawan Narasi yang Dipelintir
PW PRIMA DMI Jawa Barat menilai masyarakat, khususnya kalangan remaja masjid, memiliki peran strategis dalam menjaga kejernihan informasi. Jawa Barat yang dikenal sebagai wilayah religius dinilai harus menjadi benteng utama dalam membendung penyebaran hoaks berbasis sentimen keagamaan.
Menurut Romadhoni, tuduhan penistaan agama terhadap Jusuf Kalla justru menjadi ironi, mengingat rekam jejaknya sebagai tokoh yang aktif dalam berbagai misi perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, ia mengajak publik untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang tidak utuh.
Isu “Bohir” dan Politik Informasi
Tak hanya itu, isu lain yang menyeret nama Jusuf Kalla—yakni tuduhan sebagai “bohir” dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI—juga dinilai sebagai hoaks yang tidak memiliki dasar faktual. PW PRIMA DMI Jawa Barat menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
Dalam lanskap politik informasi saat ini, tuduhan tanpa bukti seperti ini dinilai berpotensi memperkeruh ruang publik dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi serta tokoh bangsa.
Instruksi Organisasi: Tabayyun sebagai Prinsip
Sebagai langkah konkret, PW PRIMA DMI Jawa Barat menginstruksikan seluruh jajaran Pimpinan Daerah (PD) di kabupaten/kota untuk memperkuat literasi digital di lingkungan masjid. Narasi tandingan berbasis fakta diminta untuk terus digelorakan di media sosial, sembari menjaga kondusivitas umat.
Prinsip tabayyun atau klarifikasi ditekankan sebagai fondasi utama dalam menyikapi setiap informasi yang beredar, terutama di era di mana disinformasi dapat menyebar dengan sangat cepat.
Menindaklanjuti Instruksi Pusat
Sementara itu, Sekretaris Umum PW PRIMA DMI Jawa Barat, Ikmal Anshary, menegaskan bahwa sikap ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Pimpinan Pusat PRIMA DMI tertanggal 19 April 2026 Nomor PP/238/SEK/IV/1447-2026 tentang instruksi penerbitan pernyataan sikap oleh seluruh pimpinan wilayah dan daerah se-Indonesia.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar respons situasional, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan organisatoris dalam menjaga nilai kebenaran, keadilan, serta persatuan bangsa.
“Pimpinan Pusat PRIMA DMI telah menetapkan Pernyataan Sikap Resmi sebagai bentuk komitmen menjaga integritas informasi di tengah masyarakat. Kami di Jawa Barat menyatakan sikap tegas untuk berdiri di garis yang sama—melawan fitnah dan menjaga persatuan umat,” ujar Ikmal.
Ia juga menekankan bahwa organisasi remaja masjid tidak boleh terjebak dalam pusaran konflik berbasis hoaks, melainkan harus menjadi pelopor dalam membangun ruang publik yang sehat, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.
Menjaga Ruang Publik dari Polarisasi
Pernyataan sikap ini sekaligus menjadi refleksi bahwa pertarungan di era digital bukan hanya soal informasi, tetapi juga tentang menjaga nalar publik agar tetap jernih. Dalam konteks ini, peran organisasi keagamaan seperti PRIMA DMI menjadi semakin relevan—tidak hanya sebagai penjaga nilai spiritual, tetapi juga sebagai aktor sosial yang aktif merawat persatuan bangsa.
Di tengah derasnya arus disinformasi, pesan yang disampaikan PW PRIMA DMI Jawa Barat menjadi sederhana namun mendasar: kebenaran harus diperjuangkan, dan fitnah tidak boleh dibiarkan menjadi arus utama.
Komentar