Faktabatamnews.com. Kota Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di daerah secara hybrid disejalankan dengan Sosialisasi Program 3 Juta Rumah dan Produk Halal, di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (20/04/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, didampingi, Deputi BPS dan Dirjen Perumahan dan Perdesaan, Imran, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir berharap agar peran aktif pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, dapat terus melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pengendalian inflasi karena bersentuhan langsung dengan dinamika harga dan distribusi di lapangan. Dalam pengendalian inflasi di daerah harus dilakukan melalui langkah-langkah konkret dan terukur dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Tomsi Tohir juga menegaskan, pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang, terutama kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah daerah juga merupakan garda terdepan sebagai perantara setiap Informasi pemerintah pusat kepada masyarakat yang ada di daerah.
“Dalam kesempatan ini, pentingnya pemahaman pemerintah daerah terkait Program 3 Juta Rumah di setiap daerah dan Sosialisasi Produk Halal yang harus diinformasikan kepada masyarakat yang ada di daerah,” ucap Tomsi.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga turut berperan aktif dalam sosialisasi dan evaluasi Program 3 Juta Rumah, sebuah inisiatif prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kekurangan hunian layak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sementara itu, Dirjen Perumahan dan Perdesaan, Imran menjelaskan terkait program strategis pemerintah tentang Program 3 Juta Rumah harus segera dipercepat mengalokasikan penganggaran bidang perumahan. Provinsi Kepulauan Riau termasuk daerah yang sudah lengkap menyerahkan data terkait perumahan.
“Untuk data Update per 17 April 2026 untuk PBG dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah tercatat dari 227.629 unit naik menjadi 227.853 unit. Itu artinya ada perubahan jumlah izin. Maka dalam kesempatan ini, kami dari Kementerian Perumahan Perdesaan PKP berharap agar setiap daerah segera melaporkan dan mengkonfirmasi terkait dengan dukungan penganggaran baik pembangunan unit baru maupun renovasi,” harap Imran.
Menanggapi pemaparan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Tanjungpinang, Hamerudin menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang akan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi ini secara konkret dan berkelanjutan, serta menginformasikan kepada masyarakat.
“Kami akan memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta mempererat sinergi dengan kementerian dan instansi terkait dalam peningkatan Program 3 Juta Rumah dan Sosialisasi Produk Halal di Kota Tanjungpinang”, ucap Hamerudin.
