Faktabatamnews.com. Tanjungpinang-Wakil Wali Kota Tanjungpinang Drs. H. Raja Ariza, M.M. memanfaatkan Forum Rembuk dan Bincang Otonomi (Reboan) antara Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (4/11), untuk menyampaikan beberapa permasalahan di Tanjungpinang. Sekaligus mengajukan beberapa usulan rehabilitasi gedung sekolah, dan pembangunan embung.
Permasalahan dan usulan pembiayaan beberapa rencana kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang tersebut, disambut baik oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah, yang memimpin Forum Reboan. Pemerintah Kota Tanjungpinang diminta menyampaikan data dukung. Selanjutnya, Cheka menyatakan akan memfasilitasi koordinasi ke Kementerian Pekerjaan Umum terkait skema pembiayaan yang bisa dilaksanakan.
“Pembangunan embung, merupakan program kerja kami yang tertunda karena adanya efisiensi dan pengurangan transfer ke daerah (TKD). Banjir menjadi ancaman untuk Tanjungpinang ketika musim hujan, tapi sebaliknya kekurangan persediaan air bersih ketika kemarau. Embung ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang bertahun-tahun dirasakan masyarakat Tanjungpinang,” kata Raja Ariza pada Forum Reboan yang dilaksanakan secara daring, Rabu (4/11).
Seperti beberapa kepala daerah lainnya, Raja Ariza juga menyatakan bahwa pengurangan TKD menyebabkan banyak program kerja dan visi misi wali kota dan wakil wali kota yang belum dapat terlaksana. Permasalahan yang banyak disampaikan kepala daerah tersebut, ditanggapi dengan akan menjadi bahan evaluasi bersama kementerian keuangan. Terlebih jika pengurangan tersebut menyebabkan gangguan pelayanan dasar pemerintah.
Sementara menanggapi usulan pemanfaatan HGB dan HGU, yang juga disampaikan Raja Ariza, ditanggapi oleh pejabat di Kementerian ATR/BPN bahwa pemilik HGB/HGU yang telah habis masanya masih dapat mengajukan permohonan perpanjangan. Namun, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga dapat mengajukan permohonan rencana pemanfaatan lahan dimaksud.
“Kita berharap bahwa forum Reboan ini menjadi wadah komunikasi efektif, antara pemerintah daerah dan pusat. Sebab kondisi di banyak daerah, mengalami kesulitan karena keterbatasan fiskal. Benar bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu alternatif. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,” ucap Raja Ariza. (Red)
