FaktaBatamNews.com, Jakarta-MASSA aksi “Weekend Melawan” menyerukan kalimat penakut yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Seruan itu menggema keras di depan area Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Jakarta Pusat.
Orator aksi Weekend Melawan Al Araf menjelaskan, kalimat penakut yang ditujukan kepada Prabowo dilandasi sikap Kepala Negara yang apatis manakala Amerika Serikat dengan sekutunya Israel menyerang wilayah Iran.
“Ketika terjadi suatu bentuk pelanggaran hukum internasional dan konstitusi, orang pertama yang harus bersikap adalah presiden. Sayangnya, itu tidak dilakukan,” kata Al Araf usai berorasi, Jumat, 6 Maret 2026.
Sebagai seorang presiden, kata dia, Prabowo mestinya berani menyatakan sikap bahwa imperialisme dan penjajahan yang dilakukan negara adikuasa harus dihapuskan di muka bumi.
Menurut dia, serangan yang dilakukan AS-Israel ke wilayah Iran pada akhir pekan lalu, merupakan bentuk penjajahan. Namun, Prabowo justru apatis kendati pimpinan politik lain seperti Jusuf Kalla maupun Megawati Soekarnoputri berani mengutuk dan mengecam serangan tersebut.
Al Araf mencurigai sikap apatis Prabowo terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan AS-Israel berkelindan dengan status keanggotaan Indonesia dalam forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Apalagi, dia mengatakan, Presiden AS Donald Trump merupakan Ketua sekaligus inisiator pembentukan forum yang ditujukan guna mewujudkan perdamaian itu. “Ini yang membuat Prabowo terkunci oleh Trump,” ujar Ketua Badan Pengurus Centra Initiative itu.
Karenanya, dia melanjutkan, koalisi masyarakat sipil dalam aksi Weekend Melawan mendesak Prabowo untuk menarik status keanggotaan Indonesia dalam BoP.
Al Araf menjelaskan, keluarnya Indonesia dalam BoP tak akan melemahkan upaya dan legitimasi guna mendorong perdamaian global. Upaya itu bisa dilakukan Indonesia melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun Dewan Keamanan PBB.
“Jadi, kalau ada yang menyatakan keluarnya Indonesia dari BoP hanya akan membuat kita jadi penonton, saya tegaskan itu keliru,” ucap Dosen Studi Pertahanan dan Keamanan Universitas Brawijaya itu.
Sebelumnya, desakan untuk mendorong Indonesia keluar dari keanggotaan BoP juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia, perguruan tinggi, akademikus, hingga mahasiswa.
Tausiyah MUI dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 mendesak agar pemerintah mencabut keanggotaan dari BoP. Alasannya, BoP tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina.
Penilaian ini diperkuat dengan sikap Donald Trump yang melakukan penyerangan bersama Israel ke wilayah Iran.
