Faktabatamnews.com. Batam-Minggu pagi seharusnya menjadi waktu bagi anak-anak menikmati masa liburan sekolah. Setelah berbulan-bulan menjalani aktivitas belajar, momen libur biasanya digunakan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau menikmati waktu bermain.
Namun pemandangan berbeda terlihat di kawasan Engku Putri, Batam, Minggu (21/6/2026). Ribuan pelajar, mulai dari tingkat SD hingga SMP, justru memenuhi jalanan dalam sebuah pawai yang diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejak pukul 06.30 WIB, anak-anak sudah berdiri berbaris membawa poster dan spanduk. Sebagian terlihat masih mengantuk. Beberapa bahkan mengaku belum sempat sarapan karena harus berkumpul sejak pagi buta.
Ironisnya, anak-anak yang seharusnya menikmati masa libur justru berada di tengah arena yang sarat kepentingan dan perdebatan kebijakan publik. Mereka bukan sedang mengikuti kegiatan edukasi, lomba sekolah, atau wisata pembelajaran. Mereka hadir dalam sebuah aksi massa yang berkaitan dengan polemik penghentian sementara program MBG selama libur sekolah.
Pertanyaan yang kemudian muncul sederhana: mengapa anak-anak harus dilibatkan?
Program MBG memang ditujukan untuk para siswa, namun keputusan penghentian sementara selama masa libur sekolah merupakan kebijakan administratif yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional untuk penataan dan evaluasi program dan kebijakan itu bukan penghentian permanen.
Perdebatan mengenai keberlanjutan program, nasib operasional dapur MBG, hingga dampak ekonomi terhadap pengelola dapur sejatinya merupakan persoalan yang harus dibahas oleh orang-orang dewasa, pengambil kebijakan, dan para pemangku kepentingan.
Miris… Aksi demo dukung MBG di Batam yang melibatkan anak-anak dibawah umur yang semenstinya mereka-mereka tsb libur sekolah namun mereka di ekploitasi dalam dukung mendukung MBG tsb.
Sayangnya, dalam aksi tersebut, ribuan anak justru tampil di barisan depan.
Banyak pelajar mengaku hanya mengikuti arahan sekolah. Mereka datang bukan karena memahami substansi kebijakan MBG, bukan pula karena mengetahui polemik yang sedang terjadi. Sebagian besar hadir karena diminta datang, dijemput kendaraan yang telah disiapkan, dan membawa poster yang telah dibuatkan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai pemanfaatan anak-anak sebagai alat legitimasi sebuah gerakan. Kehadiran ribuan siswa tentu menciptakan kesan seolah seluruh penerima manfaat menolak kebijakan penghentian sementara MBG. Padahal, sulit memastikan apakah anak-anak yang hadir benar-benar memahami isu yang sedang diperjuangkan.
Sorotan semakin kuat karena aksi tersebut juga diwarnai orasi politik dari sejumlah tokoh, termasuk anggota DPRD Batam dari Fraksi Gerindra, Anwar Anas. Di tengah dugaan persoalan tata kelola dan polemik operasional dapur MBG, anak-anak kembali ditempatkan sebagai wajah utama dalam demonstrasi tersebut.
Yang lebih memprihatinkan, aksi ini berlangsung saat masa libur sekolah. Tidak ada kewajiban akademik yang mengharuskan siswa hadir. Karena itu muncul pertanyaan publik mengenai alasan pelibatan pelajar dalam jumlah besar pada kegiatan yang sejatinya tidak berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membantah adanya mobilisasi paksa terhadap siswa maupun guru. Menurutnya, Dinas Pendidikan hanya melakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar penyampaian aspirasi berjalan tertib.
Meski demikian, pengakuan sejumlah guru yang menyebut adanya arahan dari kepala sekolah setelah pertemuan dengan Dinas Pendidikan menambah panjang daftar pertanyaan yang hingga kini belum terjawab.
Terlepas dari berbagai bantahan yang disampaikan, satu fakta yang sulit dibantah adalah ribuan anak usia sekolah berada di jalanan pada hari libur untuk menyuarakan isu yang bahkan belum tentu mereka pahami sepenuhnya.
Dan dari seluruh polemik yang berkembang, pertanyaan paling mendasar tetap menggantung di benak publik: apakah anak-anak memang sedang menyampaikan aspirasinya sendiri, atau mereka hanya dijadikan pelengkap dalam perjuangan kepentingan orang-orang dewasa?
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait sesuai dengan undang-undang pers nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (Red)
