Menu ✖

Mode Gelap
Kemenekraf Ingin Nilai Ekspor Jasa Kreatif Digital Lebih Terukur Ranperda Perubahan APBD 2026 Disahkan, Wako Lis Prioritaskan Program yang Bersentuhan Langsung dengan Kebutuhan Masyarakat Ranperda Pembangunan Industri Disepakati, Wako Lis Harapkan Dorong Kegiatan Ekonomi Nyata bagi Masyarakat DPP Gencar Sarankan Gubernur Bagikan Dana Banpres ke Puluhan Ribu Penderita ISPA Pimpinan Daerah PRIMA DMI Kota Jambi Resmi Dilantik. Izzu Gaungkan Modernisasi Spirit Muslim-Konstruktif di Era Post Truth Dinkes dan YKI Kepri Laksanakan Program Sejuta Vaksin KORPRI untuk ASN dan Keluarga

Sumsel

DPP Gencar Sarankan Gubernur Bagikan Dana Banpres ke Puluhan Ribu Penderita ISPA

badge-check


					DPP Gencar Sarankan Gubernur Bagikan Dana Banpres ke Puluhan Ribu Penderita ISPA Perbesar

Faktabatamnews.com. Palembang-Karhutla di Sumatera Selatan masih berlangsung. Namun, persoalan yang kini semakin mendesak bukan hanya api dan asap, melainkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 29.969 kasus ISPA sepanjang 30 Agustus hingga 19 September 2026. Bahkan dalam dua pekan terakhir, jumlah kasus menembus 10 ribu per pekan, yakni 10.126 kasus pada 6–12 September dan 10.020 kasus pada 13–19 September.

Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa dampak asap karhutla telah menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret.

Ketua Umum DPP GENCAR Indonesia, Charma Afrianto, S.E., menyarankan agar dana Bantuan Presiden (Banpres) Rp30 miliar untuk penanganan karhutla juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terdampak, khususnya warga yang mengalami ISPA.

“Kalau kasus ISPA sudah mencapai sekitar 10 ribu per minggu, masyarakat yang sakit harus menjadi perhatian. Penanganan karhutla jangan hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat yang menghirup asap,” ujar Charma.

Menurutnya, pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran tersebut sesuai ketentuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, pemeriksaan warga terdampak, ketersediaan obat, perlindungan kelompok rentan, serta kebutuhan medis lainnya.

Charma juga meminta Gubernur Sumatera Selatan tidak perlu khawatir terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, penggunaan anggaran publik memang harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan takut diperiksa BPK. Kalau digunakan sesuai aturan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, justru pemeriksaan menjadi bagian dari pertanggungjawaban,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan karhutla harus dilihat dari dua sisi: memadamkan sumber asap dan melindungi masyarakat yang terdampak asap.

Sebab, ketika puluhan ribu warga mulai terserang ISPA, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan dan kualitas udara segera dipulihkan.

“Yang kita hadapi bukan hanya api, tetapi masyarakat yang setiap hari menghirup asap. Mereka membutuhkan kehadiran negara,” tegas Charma.

Penulis: Yusuf Wicaksono
Editor  : Redaksi

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Ade Pramanja Anggota DPRD Sumsel: Salurkan Bantuan Air Bersih Untuk Warga Kab Banyuasin Yang Terdampak Kekeringan

17 September 2026 - 17:53 WIB

Ketua GARDA Nugraha Apreledi: Gerakan Rakyat & Pemuda Menyikapi Terkait Bonus Atlet Porprov Tahun 2025 tak Kunjung Dicairkan

13 September 2026 - 09:47 WIB

HMI Cabang Palembang desak BGN Tindak Tegas SPPG yang diduga melanggar SOP Pengelolaan Limbah

30 Agustus 2026 - 02:25 WIB

Mobil Towing Bantuan CSR Diduga Dipungut Tarif Rp2–3,5 Juta, FPR PALI Soroti Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Publik

28 Agustus 2026 - 17:06 WIB

Masa Jabatan Berakhir, M. Aflah Ramadhan Demisioner sebagai PJ Ketua Umum PII Kota Palembang

25 Agustus 2026 - 21:15 WIB

Trending di Regional