Faktabatamnews.com. Kota Tanjungpinang-Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Rapat Koordinasi Rutin TPID periode September 2026 untuk mengevaluasi perkembangan harga dan inflasi Kota Tanjungpinang, Rabu (23/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Lantai 3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut., M.M.
Pembahasan diawali dengan pemaparan Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Mardani, mengenai perkembangan inflasi daerah pada Agustus 2026. Pemaparan mencakup indikator month-to-month (mtm) dan year-to-date (ytd) sebagai gambaran perkembangan harga konsumen.
Berdasarkan data BPS, Kota Tanjungpinang pada Agustus 2026 mengalami deflasi sebesar 0,14 persen secara month-to-month (mtm) dibandingkan Juli 2026. Sementara secara year-to-date (ytd), yaitu perbandingan Agustus 2026 terhadap Desember 2025, tercatat inflasi sebesar 1,74 persen.
Yulia Tri Mardani menjelaskan, perkembangan tersebut menjadi gambaran kondisi pergerakan harga di Kota Tanjungpinang hingga Agustus 2026. Data tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan evaluasi TPID dalam menentukan langkah pengendalian inflasi.
“Untuk perkembangan inflasi Kota Tanjungpinang sampai dengan Agustus 2026, secara month-to-month kita mengalami deflasi sebesar 0,14 persen. Sementara secara year-to-date tercatat inflasi sebesar 1,74 persen,” ujar Yulia.
Dalam pemaparan tersebut, TPID turut mencermati sejumlah komoditas bahan pangan yang mengalami perkembangan harga dan berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi. Salah satunya cabai merah.
Rata-rata harga cabai merah pada Agustus 2026 mencapai Rp53.406 per kilogram, meningkat dibandingkan rata-rata harga Agustus 2025 sebesar Rp43.271 per kilogram, atau naik sekitar 23,47 persen.
Di sisi ketersediaan, stok cabai merah pada Agustus 2026 tercatat sekitar 18,93 ton, sementara kebutuhan mencapai sekitar 17,52 ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 1,41 ton. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang terus dipantau TPID untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan perkembangan harga di masyarakat.
Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor, terutama dalam memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat.
“Data inflasi yang disampaikan BPS menjadi dasar bagi kita untuk melihat perkembangan harga secara objektif. Kondisi ini harus terus kita jaga, sekaligus mengantisipasi komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi,” ujar Zulhidayat.
Ia mengatakan, pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan komoditas strategis perlu dilakukan secara berkala. Dengan pemantauan tersebut, setiap potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih awal melalui koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tanjungpinang, dr. Elfiani Sandri, mengatakan perkembangan inflasi Kota Tanjungpinang saat ini masih dalam kondisi stabil. Namun, kondisi tersebut tetap perlu dijaga melalui pemantauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan.
“Secara umum, perkembangan inflasi kita masih stabil. Namun, ini tetap harus kita jaga bersama. Komoditas yang mengalami kenaikan harga perlu terus dipantau, termasuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusinya agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi,” ujar Elfiani.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor dan instansi terkait perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Rapat TPID turut melibatkan berbagai unsur terkait, di antaranya Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku distribusi dan perdagangan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Melalui koordinasi dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Tanjungpinang terus memperkuat langkah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga serta mendukung daya beli masyarakat. (Red)
