Faktabatamnews.com. Kota Tanjungpinang-Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah secara hybrid, yang disejalankan dengan program Tiga Juta Rumah, di Ruang Rapat Asisten II Lantai 2 Kantor Wali Kota Tanjungpinang.Senin (10/08/2026).
Rapat diikuti Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Hamerudin, beserta jajaran, sementara rapat tingkat pusat dipimpin Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri RI, Yusharto Huntoyungo, bersama pejabat kementerian terkait.
Dalam arahannya, Yusharto menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara kolaboratif, berbasis data, dan diwujudkan melalui langkah konkret di daerah, dengan memperhatikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, stabilitas harga, serta daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus memantau komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi dan segera mengambil langkah intervensi sesuai kondisi daerah.
Yusharto juga menyampaikan perkembangan inflasi nasional berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS tanggal 3 Agustus 2026. Pada Juli 2026 terjadi deflasi 0,14 persen secara bulanan, namun secara tahunan masih tercatat inflasi 2,88 persen, dengan inflasi tahun kalender sebesar 1,65 persen. Deflasi bulanan terutama dipengaruhi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,89 persen, sementara inflasi terjadi pada sejumlah kelompok, antara lain Transportasi 0,52 persen dan Pendidikan 0,55 persen. Secara tahunan, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 9,04 persen, diikuti Transportasi sebesar 5,12 persen.
“Deflasi secara bulanan merupakan perkembangan positif, tetapi inflasi tahunan tetap harus menjadi perhatian. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat pengawasan harga, pasokan, distribusi, dan daya beli masyarakat,” ujar Yusharto.
Menanggapi hal tersebut, Hamerudin menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang akan segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan memperkuat koordinasi dan mencari solusi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan inflasi di daerah.
“Data ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk melihat komoditas dan faktor apa saja yang memengaruhi inflasi di Tanjungpinang. Selanjutnya akan kita tindaklanjuti melalui langkah yang konkret, baik dari sisi pasokan, distribusi maupun intervensi harga,” kata Hamerudin.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi di Tanjungpinang tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi daerah tetap terjaga di tengah kondisi perekonomian saat ini.
“Yang kita jaga bukan hanya angka inflasi, tetapi bagaimana ekonomi masyarakat tetap bergerak. Karena itu, kami akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas sektor agar setiap gejolak harga dapat segera direspons dan dicarikan solusinya,” pungkasnya.
Sumber: MC TPI
Editor : Redaksi
